Monday, July 06, 2015

Articles

Dasar Hukum PPID

  1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846) ;
  2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 temtang pelayanan public(lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara nomor 5038) ;
  3. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2009 nomor 152 , tambahan lembaran Negara nomoor 5071) ;
  4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik ;
  5. Peraturan Bupati nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Kabupaten Banyuwangi ;
  6. Perda nomor 6 tahun 2011 tentang OPD ;
  7. Perda nomor 50 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Latar Belakang PPID

               Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahana nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik. Pemnerlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan iInformasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. UU ini telah memberikan landasan hokum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.

              Salah satu tugas Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Pembantu menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID Pembantu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi . dengan adanya standart Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

  • Maksud
    Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau PPID Pembantu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi Publik.
  • Tujuan
    a. Mendorong terwujudnya implementasi  UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap  informasi  yang berkualitas dapat terpenuhi ;
    b. Memberikan standart bagi pejabat PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik ;
    c.

    Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas.

 

Discovery BPPT