Berita

  •   Buka Puasa dan Santunan
    Anak yatim begitu dimuliakan dalam Islam. Bukan hanya Rasul, bahkan Allah pun begitu memuliakannya. Beberapa ayat-ayat-Nya dalam Al-qur’an, memerintahkan kita untuk menyantuni dan menyayangi anak-anak yatim. Bahkan dalam salah satu ayat-Nya, termasuk orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim (Al Ma’un: 2). Rasulullah Muhammad SAW pun sangat ........
  •   Jepang Jajaki Potensi Investasi di Banyuwangi
    BANYUWANGI – Kemajuan yang dicapai oleh Banyuwangi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menarik banyak pihak untuk berinvestasi. Tidak ingin ketinggalan, pemerintah Jepang juga mulai menjajaki potensi penanaman modal di Daerah Ujung timur pulau Jawa ini. Salah satu perwakilan pemerintah Jepang di Indonesia dari Matsui Glocal, Kazuhisa Matsui, secara khusus menemui Bu ........
  •   Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015
    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Pameran dan sekaligus Musrenbangnas Tahun 2015 dengan  tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” dengan sub-tema Kedaulatan Pangan. Acara tersebut diikuti oleh beberapa peserta, antara lain dari Kementr ........
  •   Tim Investment Award Provinsi Jawa Timur Lakukan Penilaian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
    Hari ini, Rabu (22/4/2015) tim Investment Award 2014-2015 Provinsi Jawa Timur, sedang melakukan kunjungan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi untuk meninjau langsung kondisi fisik maupun pelayanan dan aspek penanaman modal.Dalam kunjungan itu di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tim Invesment Award langsung di sambut oleh Kepala Badan Pelayan ........
  •   Peringatan Hari Kartini 2015
    Setiap Tanggal 21 April kita sebagai warga negara Indonesia khususnya perempuan merayakan Hari Kartini, dari tahun ke tahun sejauh yang kita ingat setiap hari Kartini diwajibkan memakai pakaian adat daerah dari berbagai pelosok tanah air atau kegiatan‐kegiatan yang berkaitan dengan kewanitaan. Hari ini dalam rangka memperingati hari Kartini di kantor Badan Pelayanan Perizinan T ........

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi

Prosedur Perizinan

Izin dibagi dua kategori yaitu dengan tinjau lapang atau tanpa tinjau lapang

Tinjau Lapang

Izin yang harus melalui TL

Non Tinjau Lapang

Izin yang tidak perlu TL

Standar Pelayanan Perizinan

Standar Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi

NO JENIS PERIZINAN LAMA PROSES
1 Izin Gangguan/HO 12 Hari
2 Izin Mendirikan Bangunan/IMB 12 Hari
3 Izin Trayek 3 Hari
4 Izin Usaha Hotel 6 Hari
5 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan .Umum 6 Hari
6 Izin Usaha Rumah Makan/Restoran 6 Hari
7 Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI) 6 Hari
8 Tanda Daftar Industri/TDI 6 Hari
9 Izin Pemasangan Reklame 12 Hari
10 Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP 6 Hari
11 Tanda Daftar Perusahaan/TDP 6 Hari
12 SIPPAT, SIPA, SIP/SIPMA 12 Hari
13 Izin Usaha Peternakan 6 Hari
14 Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK 12 Hari
15 Izin Usaha Pertambangan Dilimpahkan ke Provinsi
16 Izin Pendirian Klinik 6 Hari
17 Izin Apotik 6 Hari
18 Izin Optik 6 Hari
19 Izin praktek Bidan 12 Hari
20 IPPT 12 Hari

Ketentuan:

  1. Apabila persyaratan telah lengkap, penerbitan Surat Izin memerlukan waktu yang relatif singkat.
  2. Tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPP dan SOP.
  3. Pelayanan 1 hari selesai (one day service) bagi izin non Tinjau Lokasi.

Visi Misi

Visi Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi

Visi :

  •  Profesionalisme dan Kualitas Dalam Pelayanan Publik

Profesionalisme dalam hal ini mengandung maksud meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pelayanan Perizinan dengan berbasis teknologi informasi yang handal, transparasi, cepat, tepat waktu (punctuality), ramah dan pasti dalam biaya

Kualitas terselenggaranya pelayanan yang baik dengan Pembakuan system manajemen mutu untuk mendapatkan system administrasi yang akurat, akuntable, transparan dan standart, Komputerisasi Perizinan yang berbasis web, sehingga mudah untuk diakses, Percepatan waktu penyelesaian Perizinan sesuai standart yang telah ditetapkan.

Misi :

  •  Meningkatkan Kompentensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dibidang pelayanan Perizinan;
  •  Meningkatakan Kwalitas Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat;
  •  Melaksanakan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi;
  •  Melaksanakan Penyelesaian Perizinan dengan mudah, cepat, aman, transparan, nyaman dan ramah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi pasal 2 Nomor 63 Tahun 2011. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertugas menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah, sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi

Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

  •  Perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis bidang perizinan dan Perencanaan pengembangan penanaman modal;
  •  Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  •  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penghargaan

PTSP Dengan Nilai Tertinggi Th 2013

PTSP Bidang Penanaman Modal Terbaik Th 2013

PTSP Nilai Kinerja Tertinggi di Jawa Timur Th 2013

Kinerja Pelaksanaan Pelayaan Penanaman Modal Bidang Promosi Investasi Th 2013

PTSP Bidang Penanaman Modal Terbaik Th 2014

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPPT Kabupaten Banyuwangi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik. Pemnerlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan iInformasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. UU ini telah memberikan landasan hokum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Pembantu menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID Pembantu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi . dengan adanya standart Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

  • Maksud Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau PPID Pembantu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi Publik.
  • Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
  • Memberikan standart bagi pejabat PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  • Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas.

Dasar Hukum PPID

  •  Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846) ;
  •  Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 temtang pelayanan public(lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara nomor 5038);
  • Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2009 nomor 152 , tambahan lembaran Negara nomoor 5071);
  •  Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;
  •  Peraturan Bupati nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
  •  Perda nomor 6 tahun 2011 tentang OPD;
  •  Perda nomor 50 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

STRUKTUR

Struktur Organisasi PPID BPPT Kabupaten Banyuwangi

DIP

Daftar Informasi Publik

SOP PPID

Download

NO JENIS PERIZINAN DOWNLOAD
1 Izin Gangguan/HO
Baru Download
Daftar Ulang Download
Perubahan Download
2 Izin Mendirikan Bangunan/IMB Download
3 Izin Trayek
4 Izin Usaha Hotel Download
5 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Download
6 Izin Usaha Rumah Makan/Restoran Download
7 Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI)
8 Tanda Daftar Industri/TDI Download
9 Izin Pemasangan Reklame
Papan Nama Toko Download
Perpanjangan Reklame Tetap Download
Reklame Sementara Download
Reklame Tetap Download
10 Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP Download
11 Tanda Daftar Perusahaan/TDP
TDP CV Download
TDP Koperasi Download
TDP PO Download
TDP PT Download
12 SIPA Dilimpahkan ke Provinsi
SIPMA Dilimpahkan ke Provinsi
13 Izin Usaha Peternakan
14 Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK Download
15 Izin Usaha Pertambangan Dilimpahkan ke Provinsi
16 Izin Pendirian Klinik Download
17 Izin Apotik Download
18 Izin Optik Download
19 Izin praktek Bidan Download
20 IPPT Download
NO JENIS PERIZINAN DOWNLOAD
1 Izin Gangguan/HO Download
2 Izin Mendirikan Bangunan/IMB Download
3 Izin Trayek Download
4 Izin Usaha Hotel Download
5 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Download
6 Izin Usaha Rumah Makan/Restoran Download
7 Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI) Download
8 Tanda Daftar Industri/TDI Download
9 Izin Pemasangan Reklame Download
10 Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP Download
11 Tanda Daftar Perusahaan/TDP Download
12 SIPA, SIPMA Download
13 Izin Usaha Peternakan Download
14 Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK Download
15 Izin Usaha Pertambangan Download
16 Izin Pendirian Klinik Download
17 Izin Apotik Download
18 Izin Optik Download
19 Izin praktek Bidan Download
20 IPPT Download
NO JENIS PERIZINAN DOWNLOAD
1 Izin Gangguan/HO Download
2 Izin Mendirikan Bangunan/IMB Download
3 Izin Trayek Download
4 Izin Usaha Hotel Download
5 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Download
6 Izin Usaha Rumah Makan/Restoran Download
7 Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI) Download
8 Tanda Daftar Industri/TDI Download
9 Izin Pemasangan Reklame Download
10 Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP Download
11 Tanda Daftar Perusahaan/TDP Download
12 SIPA, SIPMA Dilimpahkan Provinsi
13 Izin Usaha Peternakan Download
14 Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK Download
15 Izin Usaha Pertambangan Dilimpahkan Provinsi
16 Izin Pendirian Klinik Download
17 Izin Apotik Download
18 Izin Optik Download
19 Izin praktek Bidan Download
20 IPPT Download
NO TAHUN DOWNLOAD
1 2015 Download
NO TAHUN DOWNLOAD
1 2015 Download
2 2015 Perubahan Download
NO TAHUN DOWNLOAD
1 2010-2015 Download
2 IKU 2015 Download

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami

Kontak

Jl. Jend. Ahmad Yani No.57
Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi
Jawa Timur 68416, Indonesia
P: (0333) 412343